SBY Jatah Parpol 17 Menteri

By redaksi Radar Banten

Sinyal Cawapres Profesional Makin Kuat

JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya memberikan sinyal akan memilih calon wakil presiden dari kalangan profesional.

Sinyal tersebut terbaca dari cara SBY membagi jatah kursi kabinet untuk kalangan parpol dan profesional. Anggota Tim Sembilan Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, SBY telah menetapkan pembagian kursi menteri jika terpilih lagi sebagai presiden untuk periode 2009-2014.

SBY berencana memiliki 33 menteri. “Dari jumlah itu, 17 kursi diberikan kepada parpol peserta koalisi. Sisanya, 16 kursi, untuk kalangan profesional,” kata Hayono. Jabatan wakil presiden sering dikatakan SBY sebagai pembantu presiden. Sama dengan menteri yang juga pembantu presiden. Karena itu, jika SBY mengambil cawapres dari kalangan profesional, jumlah pembantu presiden akan seimbang, 17 dari parpol dan 17 dari profesional. Lalu, siapa kandidat cawapres dari kalangan profesional tersebut? Dua nama yang sering disebut adalah Gubernur BI Boediono dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani. “Tapi, sebaiknya jangan berspekulasi soal nama. Kalau nanti disebut, ternyata bukan, kan kasihan,” harap Hayono.

Namun, tambah dia, SBY belum membagi untuk siapa saja 17 kursi parpol tersebut. Yang pasti, 17 kursi parpol itu dijatahkan untuk parpol peserta koalisi. Tentu, persentasenya disesuaikan dengan perolehan suara setiap parpol. “Demokrat maksimal akan mengambil 5 kuri menteri,” kata mantan Menpora tersebut. Berdasar pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu, 18 kursi menjadi jatah parpol. Rinciannya, empat menteri berasal dari Golkar (Menko kesra, Menkum HAM, menteri PPN/kepala Bappenas, dan menteri perindustrian). Tiga menteri dari PKS, yakni Menpora, Menpera, dan Mentan. Dua menteri dari PKB, yakni menteri PDT dan Menakertrans. PPP diwakili dua menteri, yakni Mensos serta menteri koperasi dan UKM. Kemudian, dua menteri lagi dari PAN, yakni Mendiknas dan Mensesneg. PBB mendapatkan satu kursi, yakni menteri kehutanan. Partai Demokrat mendapatkan empat menteri, terdiri aatas Menbudpar, menteri kelautan dan perikanan, Men-PAN, serta menteri lingkungan hidup. Koalisi permanen Partai Demokrat kali ini yang sudah pasti akan diikuti PKB dan PKS. Partai lain yang akan bergabung adalah PAN, PPP, PBB, Pelopor, PKPI, dan PDP.

Dengan perolehan suara yang ada, mungkin PKS akan mendapatkan jatah paling banyak kedua setelah Demokrat. Setelah itu, PAN, PKB, dan PPP. Hayono mengatakan, pengumuman koalisi permanen akan dilakukan pada 10 Mei 2009. Setelah itu, pada 11 Mei 2009, dijadwalkan akan dilakukan deklarasi capres dan cawapres.

“Kami akan mendeklarasikan di Bandung,” kata Hayono.

Mengapa di Bandung?

Hayono mengaku tidak tahu pasti. Keputusan tersebut diambil langsung oleh SBY selaku ketua dewan pembina. “Peristiwa penting tidak selalu harus di Jakarta,” ujarnya. Kontrak Politik Pada bagian lain, Demokrat juga terus merapatkan para kandidat mitra koalisi. Mereka tak ingin koalisi yang telah memberikan komitmen kembali lepas.

Kemarin (5/5) Tim Sembilan Partai Demokrat bertemu secara terpisah dengan Tim Lima PPP dan PKS di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dimulai sekitar pukul 14.00, dari Tim Lima PPP hadir Bendahara Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, Wasekjen PPP Muhammad Romahurmuzy, dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Wan Abu Bakar. Dari kubu Demokrat, ada Jero Wacik yang juga menteri kebudayaan dan pariwisata, Syarief Hasan, ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Sesudah pertemuan, PPP belum secara terus terang menyatakan telah mengikat koalisi. Padahal, SBY secara terbuka sudah menyebutkan bergabungnya PPP dengan koalisi incumbent. “Kami sepakat membangun komunikasi politik ke arah koalisi.

Jadi, ada proses,” kata Suharso. Menurut dia, itu pertemuan pertama yang resmi dan formal antara PPP dengan Demokrat. Sejauh ini, tambah Suharso, persoalan cawapres sama sekali tidak dibicarakan. Dia menuturkan, di internal PPP sudah tidak ada lagi friksi antara kubu yang menginginkan tetap bersama dengan SBY atau berpisah. “Hasil itu bakal kami laporkan kepada SDA (Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Red),” ungkapnya.

Awalnya, SDA memang memotori gerakan untuk memisahkan diri dari koalisi incumbent SBY. Romahurmuzy menyampaikan, pada prinsipnya platform PPP dan Demokrat di bidang pembangunan sudah sama. Di antaranya, soal pembangunan yang pro lowongan pekerjaan, pertumbuhan, dan kesejahteraan. “Cuma, ke depan perlu ditambahkan soal pemerataan pembangunan,” ujarnya. Dia menyebut pihaknya belum punya kesepakatan soal koalisi. “Kami punya kontrak politik. Mereka (Demokrat, Red) juga punya. Itu harus disinergikan. Apakah akan berangkat dan berakhir pada satu draf, kita lihat saja,” terangnya. Sesudah PPP, sekitar pukul 16.00 giliran Demokrat bertemu PKS.

Dari Tim Lima PKS hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Mahfudz Siddiq, ketua Fraksi PKS di DPR, dan anggota DPR dari PKS Soeripto. Tifatul menyampaikan bahwa kontrak politik kerja sama PKS dengan Demokrat di legislatif dan kabinet sudah lebih matang dan konkret. Tidak ada perbedaan mendasar. “Setelah cek akhir antara SBY sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat dengan Majelis Syura PKS sebagai dewan tertinggi di PKS, mudah-mudahan bisa ditandatangani sama-sama,” katanya.

Meski begitu, Tifatul menegaskan bahwa di kontrak politik itu tidak ada persoalan cawapres dan format kabinet, melainkan lebih bersifat normatif mengenai masalah kebangsaan. Menurut dia, kalau melihat tren, kecil sekali PKS akan mengubah arah koalisi. “Sebab, kami sudah jauh. Kecuali, ada sesuatu yang sangat revolusioner.

Yang jelas, dari tiga kali ketemu, belum ditemukan perbedaan mendasar dari keinginan memberantas korupsi sampai melanjutkan reformasi,” bebernya. Termasuk siap legawa kalau cawapres yang dipilih bukan kader PKS” “Beliau berjanji berbicara dengan seluruh peserta koalisi,” ucap Tifatul. Dia hanya menyarankan SBY tetap memilih cawapres dari kalangan parpol bukan profesional (jpnn)

Read more »

Wakil Rakyat Kabupaten Tangerang dari PKS

Pemilu Legislatif 2009 telah berlalu dengan damai, meskipun banyak cela dan kekurangan disana-sini. Pleno KPUD Kabupaten Tangerang dan Propinsi Banten juga sudah selesai dan sudah tergambar hasil perjuangan kita di Banten yang ternyata menurun, walau secara nasional ada peningkatan.

Perlu ada evaluasi mendalam terhadap ini semua dengan tidak melupakan rasa syukur kita pada Allah SWT. Ke depan kita perlu bekerja lebih terencana dan terprogram, tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada. Kita perlu kerja lebih keras & berdo'a lebih khusuk.

Berikut ini adalah hasil perjuangan kader-kader dakwah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang dalam menempatkan wakil-wakilnya di gedung dewan :

Untuk DPRD II Kabupaten Tangerang PKS dapat 6 kursi

• Dapil 1 : Wishnu Yudha Mukti (Sekum DPD Kab, Tangerang)
• Dapil 2 : H. Syarifullah, SPd (Anggota DPRD Kab. Tangerang Fraksi PKS periode 2004-2009)
• Dapil 3 : Sapri SSos (LSM penggerak desa)
• Dapil 4 : Sutoni ABA (Anggota DPRD Kab. Tangerang Fraksi PKS periode 2004-2009
• Dapil 5 : H. Arif Wahyudi, Ak (Anggota DPRD Kab. Tangerang Fraksi PKS periode 2004-2009)
• Dapil 6 : Ir H. Ruhamaben, MSAe (Ketum DPD PKS Kab.Tangerang)
  

Komposisi DPRD II Kabupaten Tangerang akan mengalami perubahan karena adanya Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang pastinya akan mempunyai DPRD tingkat II juga. Perubahan ini menunggu hasil pleno lanjutan KPUD Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Anggota DPRD II Kabupaten Tangerang dan DPRD II Kota Tangsel.

Untuk DPRD I Provinsi Banten (dapat 4 kursi ) :

1. Ir H. Miftahudin, MT (Sekum DPW PKS Provinsi Banten)
2. Siti Saidah, SE, MSi (Sekretris Kewanitaan)
3. Agus Puji Raharjo, Se, Ak (Anggota DPRD I Provinsi banten Fraksi PKS Periode 2004-2009)
4. Budi Prayogo, SE (Bendahara Umum DPW PKS Provinsi Banten)

Untuk DPR RI Provinsi Banten ( dapat 4 kursi) :

• Banten 1 (Padeglang, Lebak) =========== Syamsu Hilal,
• Banten 2 (Kota Cilegon, KoKab Serang)==== Zulkiflimansyah,
• Banten 3 (Kokab Tangerang)=========== H Jazuli Juwaeni MA
• Banten 3 (Kokab Tangerang)=========== Dra Hj Yoyoh Yusroh


• DPD Banten ====================== Abdi Sumaithi di urutan 3 (masuk 4 besar)

Dari hasil ini semestinyalah kita melakukan evaluasi apakah 5 tahun kedepan strategi kita akan tetap seperti ini atau kembali ke masa - masa yang silam dimana dengan kader yang sedikit tapi mampu menghasilkan suara yang signifikan. Ini mungkin jadi renungan bagi kita bahwa ini sebuah langkah uji coba atau trial error . Dari hasil trial error ini sebaiknya kita segera evaluasi lagi dan kembalikan militansi kader seperti awal perjuangan .

Jadi inti utamanya adalah militansi kader itu sangat diperlukan, karena tanpanya apa yang kita anggap bahwa PKS sesuatu yang besar tapi kenyataannya kosong , karena tidak ada militansi kader. Seolah kita bangga dengan banyaknya kader yang ada sekarang ini tapi ternyata memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

Tapi juga yang perlu diingat adalah PKS adalah partai dakwah yang tidak seharusnya memperlihatkan ambisi kekuasaan secara vulgar agar tidak terjadi stigma di masyarakat bahwa PKS ternyata rakus kekuasaan juga yang hingga akhirnya simpatisan tidak simpati lagi dan kader yang belum mempunyai militansi jadi enggan bergerak karena tidak sreg dengan langkah - langkah elit partai dalam mengeluarkan statemen yang berkaitan denga isu politik yang berkembang. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa masuknya jamaah ini ke partai politik adalah juga karena ingin mencari kekuasaan , yang dengan kekuasaan itu kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik menuju masyarakat madani. Hanya saja ketika PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah ada rasa yang seperti tidak pas tatkala PKS juga harus seperti parpol yang lain dan mengambil langkah maupun menyikapi sebuah isu politik yang berkembang.

Kemenangan dakwah ini seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya perolehan suara pemilu atau pilkada, tapi lebih pada banyaknya kader dakwah yang tercetak yang sanggup terjun ke masyarakat dengan keikhlasan dan militansi yang tinggi. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ranah politik lalu lupa pada akar tarbiyah kita sehingga ketika dalam halaqoh tidak pernah ditanya tentang berapa binaan antum, bagaimana binaan antum tapi malah lebih ditekankan pada pertanyaan bagaimana direct selling antum dll. Ya walaupun itu juga penting tapi semuanya harus berjalan berbarengan agar seimbang dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Tidak sedikit daurah rekrutmen yang diadakan tidak mencapai target karena tidak tercetaknya kader dakwah yang siap membina, sehingga ketika selesai daurah rekrutmen maka selesai pula acara dan tidak ada satupun peserta yang terekrut menjadi kader .

Tapi bagaimanapun hasilnya patut kita syukuri. Karena sebaik - baiknya umat adalah yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Dan memang dalam jamaah ini kita tidak dibiasakan mencari kambing hitam jadi tidak perlu saling menyalahkan akan tetapi lebih pada instropeksi ke diri kita masing - masing apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk jamaah ini dan untuk dakwah ini.

Dan pada Caleg PKS yang berhasil masuk ke parlemen tingkat pusat maupun daerah saya mengucapkan selamat buat ustadz - ustadz semuanya . Jangan anggap keberhasilan ini adalah hadiah tetapi ini tetap amanah yang harus dipertanggungjawabkan di masyarakat dan kelak di yaumul akhir.

Sumber : Kesekretariatan DPD PKS Kabupaten Tangerang dan tambahan edit oleh Sumarno

Read more »

Bagaimana Cara Mengalahkan SBY

Jika tidak ada aral melintang SBY akan berjayaPerkembangan terakhir Partai Golkar sudah agak terang-terangan akan menyandingkan Jusuf Kalla sebagai Calon presiden dengan Wiranto sebagai Wakil Presiden untuk Pemilu Pilpres 2009 ini. Bagaimana skenario ini bisa terjadi dan sejauh mana kansnya, untuk menjawab hal ini.

Menurut Dr Kamaruddin, Kepala Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, Sekarang kalau coba kita arahkan perhatian ke JK-Wiranto, JK berharap akan mendapat suara dari orang-orang yang memilih dirinya pada Pilpres lalu. “Karena faktor JK dari luar Jawa,” katanya.

Menurut Kamaruddin, dalam pemilu Pilpres memang harus diperhitungkan jawa dan luar Jawa. Nah, Variabel JK dari Sulawesi itulah yang menjadi pertimbangan Golkar untuk menyandingkan JK dengan Wiranto yang dari Jawa.

“Selain itu Golkar berharap akan mendapat tambahan dari suara Wiranto yang memilihnya pada pilpres tahun lalu,” kata penulis Buku ”Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004”.

Jadi sekarang kira-kira sudah ada dua setengah pasangan, JK – Wiranto dan Mega yang merapat dengan Prabowo Dewan Pembina Gerindra. Yang setengah lagi, SBY belum menentukan pasangan.

“Tapi apapun pasangannya menghadapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan sulit.

Karena tahun ini adalah tahunnya SBY,” kata Kamaruddin yakin dengan analisanya.

Mengapa begitu?

Sangat realistis, karena performa SBY yang dalam kepemimpinan lalu cukup baik plus iklan yang materinya menjawab kebutuhan ril masyarakat.

Maka terjadilah kekagetan di Demokrat sendiri. Pengurus Demokrat kaget dengan lonjakan suara yang mencapai 300 persen.“Maka jika tidak ada aral melintang SBY akan berjaya,” Kamaruddin kembali menegaskan.

Namun, menurut Kamaruddin masih ada cara menghadapi SBY, Untuk menghadapi SBY jangan memasang stok lama. “SBY harus diadu dengan stok baru,” katanya.

Read more »

PKS tidak akan Paksakan Syariat Islam

JAKARTA -- Kalau memenangkan pemilu dan memimpin negeri ini, PKS berjanji tidak akan memaksakan dan menerapkan syariat Islam secara kaku. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagi PKS sudah merupakan bentuk final.

Kalau aktivis gerakan Islam (PKS) menang kita tidak akan masyarakat yang baru. Kita tinggal mengubah hal-hal yang telah ada menjadi lebih baik, kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah, Selasa (18/4), di Istora Senayan, Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan saat ia memberi sambutan dalam seminar International Diplomacy:Ethics and Practice, dalam Peringatan Milad VIII PKS.

Sejauh ini sering menjadi tanda-tanya, apakah kalau PKS pemimpin Indonesia maka akan mengubah wajah masyarakat Indonesia, menjadi seperti wajah negara-negara di dunia Arab. Termasuk kekhawatiran PKS akan menerapkan syariat Islam secara kaku. Menurut Zulkifliemansyah, hal itu tidak akan dilakukan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat beragam, ujar dia.

PKS tidak mungkin mengubah secara tiba-tiba, seperti yang diinginkan sejumlah kalangan, termasuk dalam hal penerapan syariat Islam. Kata Zulkieflimansyah, PKS tidak akan begitu saja menerapkan syariat Islam. Hal terpenting adalah substansi dari syariat Islam bisa dilaksanakan di Indonesia.Menanggapi tudingan PKS merupakan partai yang ekslusif, Zulkifliemansyah menganggap hal itu merupakan proses. Sebelum menjadi kupu-kupu, terlebih dulu adalah kepompong. Mungkin kita sekarang perlu untuk menjadi ekslusif, sebelum kita menjadi kupu-kupu yang menghiasi negeri ini, sebelum menjadi pemimpin di negeri ini, ungkap Zulkifliemansyah.

Pembicara seminar lain, Hilman Rosyad, mengatakan bahwa PKS telah melakukan kunjungan ke sejumlah kedutaan besar (kedubes). Dari kunjungan-kunjungan itu, ungkap dia, seringkali para duta besar mempertanyakan tentang komitmen PKS terhadap demokrasi. Mereka ragu apakah PKS ini kelompok yang benar-benar tulus mengusung demokrasi, atau kelompok yang kalau menang pemilu akan mengusung sesuatu yang antidemokrasi, kata Hilman.

Menurut dia, ada sejumlah pertanyaan soal kemampuan kader PKS yang dijejali Alquran dan hadits dalam memimpin Indonesia. Islam, tutur dia, selama ini dianggap tidak memuat konsep kepemimpinan modern. Atas pertanyaan-pertanyaan itu, saya katakan PKS akan membikin negara Islam seperti AS. Bingung mereka, kata Hilman sambil tertawa.Agar tidak dicemaskan negara-negara barat, kata Hilman, kepemimpinan PKS perlu diperkenalkan kepada mereka. Dengan begitu kalau nanti PKS memimpin Indonesia, semua pihak akan mendukungnya. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut harus dihilangkan.

Pembicara lainnya, Yayan G Mulyana, dari Departemen Luar Negeri (Deplu), mengatakan PKS perlu menyusun strategi komunikasi. Agenda-agenda PKS harus disusun untuk dikomunikasikan dengan semua kalangan.

Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi, menurut Yayan, sebuah lembaga juga bisa melakukan diplomasi dengan negara lain. Dengan demikian, ujar dia, PKS juga bisa menjalin komunikasi dengan negara-negara barat, yang salah persepsi terhadap PKS

Sumber : www.republika.co.id , 19 April 2006

Read more »

Teka-teki Politik dan Fenomena Caleg Stres

Pepatah mengatakan “Politik layaknya sebuah permainan, menyimpan banyak teka teki”. Diktum ini menemukan legitimasinya bila dikaitkan dengan dinamika politik saat ini. Politik memang menghadirkan nuansa dan ragam peristiwa yang nyaris tak terduga.

Prediksi, polling, dan survey acap kali meleset lantaran keadaan yang dinamis, susah ditebak hasil akhirnya. Sebagai misal, potret politik mutakhir yang ditandai dengan menangnya Partai Demokrat (PD) dalam pemilu legislatif menunjukkan sebuah fenomena politik cukup mencengangkan. Betapa tidak, PD yang dalam pemilu 2004 hanya memperoleh 7 persen suara, tahun ini meningkat drastis mencapai 20 persen. Sebuah capaian yang luar biasa.

Kemenangan PD tentu saja meluluhlantahkan prediksi sementara kalangan yang menengarai Golkar ataupun PDIP akan keluar sebagai pemenangnya. Mengingat, dua partai tersebut merupakan partai yang mempunyai infrastruktur cukup mapan dan memiliki basis tradisional yang sangat fanatik dibandingkan PD yang terbilang masih baru.

Ketakjuban lain adalah keunggulan PKS ketimbang partai Islam lainnya. Kalau dicermati secara seksama, PKS merupakan partai yang relatif baru, lahir dari rahim semangat reformasi, selalu dituduh ‘Taliban’ dan ‘eksklusif’.

Namun nyatanya, dalam pemilu legislatif kali ini, hasil penghitungan sementara KPU menunjukkan bahwa PKS mampu menempati peringkat keempat setelah PD, Golkar, dan PDIP.

Sementara, dibandingkan partai-partai Islam lainnya PKS memuncaki perolehan suara dengan raihan 8 persen. Meski kurang signifikan, raihan suara 8 persen merupakan capaian prestius yang mengindikasikan PKS sudah mampu melakukan penetrasi cukup baik di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Kalangan praktisi dan pengamat politik menilai, pemilu legislatif 2009 berbeda jauh dengan pemilu-pemilu yang sudah pernah digelar.

Jika sebelumnya penentuan siapa yang jadi berdasarkan nomor urut, maka kali ini penentuan sebagai pemenang didasarkan atas perolehan suara terbanyak menyusul dikeluarkannya keputusan MK. Karena keputusan MK inilah, semua caleg merasa mempunyai kesempatan yang sama untuk menang dan duduk sebagai anggota dewan.

Hampir semua caleg yang berkompetisi memperebutkan kursi beranggapan bahwa, cara yang paling efektif untuk memenangkan kompetisi adalah dengan politik uang, sedikit saja caleg yang tidak menjadikan uang sebagai mesin suara. Tak ayal, caleg-celeg di tingkat pusat maupun tingkat kabupaten, berlomba membagikan uang kepada masyarakat guna meraih dukungan yang melimpah.

Namun, logika politik seringkali tidak berjalan secara linear. Masyarakat sudah cerdas untuk menentukan siapa calon mereka nantinya. Maka timbullah slogan “ambil duitnya jangan pilih orangnya”. Berkaitan dengan model kampanye, Ketua DPP PKS Zulkieflimasnyah mengatakan, pemilih bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Untuk masyarakat perkotaan, politik uang dan bagi-bagi sembako cenderung kontra produktif dengan tujuan memperoleh dukungan masyarakat. Sebab yang ada justeru antipati terhadap calon. “Masyarakat perkotaan itu sangat rasional, melihat segala sesuatu bukan didasarkan dari materi (uang, red) melainkan visi, misi, serta track record-nya,” katanya saat diwawancara ANTV seputar Caleg Stres.

Sedangkan untuk kalangan rural (pedesaan), bagi-bagi sembako dan serangan fajar menjelang hari H merupakan cara yang paling banyak ditempuh para caleg. “Duit mengalahkan silaturrahmi dan komunikasi yang sudah dibangun jauh-jauh hari sebelum pemilu. Money politic ini sangat disayangkan. Tapi beginilah realitas politik kita,” urai Bang Zul.

Di antara dua model kampanye ini, bang Zul menilai, mayoritas caleg menggunakan model kedua. Meski tidak mendidik, bagi-bagi duit kerap dilakukan caleg untuk meraup dukungan suara. " Ini sangat tidak mendidik. Ke depan kita mesti mendidik masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan baik. jangan hanya karena duit 50 ribu, masyarakat sengsara untuk waktu yang cukup lama," tegasnya.Saat ditanya fenomena maraknya caleg stres, Bang Zul mengatakan, hal itu bisa dimaklumi. Karena pasca keputusan MK pemilu cukup berat dan high cost.

Semua caleg bersemangat karena ada harapan untuk menang. “Banyak caleg yang sudah menghabiskan semua harta kekayaannya, tapi mereka tidak jadi. Akibatnya mereka stres,” tukas pria lulusan Inggris ini.Selain itu, banyak caleg yang kalah meminta kembali barang yang sudah disumbangkan kepada masyarakat. “Mestinya, dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat harus didasarkan atas niat tulus, ikhlas dan membantu sepenuh hati,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, jangan pernah memaknai kekuasaan secara berlebihan. Akibatnya, jika tidak terpilih akan stres. Kekuasaan itu adalah bagian dari amanah yang mesti dijalankan dengan baik. Bagaimanapun, kekusaan bukan tujuan akhir tetapi alat untuk mengabdi kepada masyarakat. Bila hal itu disadari, layaknya permainan, sportivitas akan dijunjung tinggi sehingga kekalahan disikapi dengan legowo. Apalagi mengabdi tidak hanya dapat dilakukan melalui jalan kekusaan semata melainkan banyak hal lain yang lebih strategis, signifikan bahkan bermanfaat.Pada sisi lain, kemenangan dalam pemilu bukan tanpa masalah.

Putusan MK yang membuat caleg menghamburkan uang demi kekuasaan harus disikapi dengan hati-hati. Sebab, keberanian mengeluarkan kocek ratusan hingga miliyaran rupiah tidak mungkin terjadi kecuali ada jaminan yang lebih menjanjikan. Alasan mengabdi boleh jadi bagi orang-orong tertentu, tetapi itu bukan satu-satunya alasan. Kebanyakan cenderung melihat peluang untuk meraup uang lebih banyak lagi.

Apalagi, ongkos politik yang digunakan tidak sepenuhnya dikeluarkan dari kantong pribadi. Maka apa yang terjadi pada caleg stres karena tidak rela kekayaannya raib seketika, juga akan berlaku kepada caleg pemenang pemilu dengan mengambil uang negara. Akibatnya, budaya korupsi pun semakin merebak. Pertanyaannya, yang tidak beres apakah kekuasaannya atau niat untuk mencapai kekuasaan?Pertanyaan itu menggambarkan dunia politik nasional masih jauh dari cita-cita yang diharapkan. Minimnya pengetahuan politik mengancam terhadap eksistensi demokrasi sehingga jauh dari substansi dasarnya.

Padahal, salah satu tujuan demokrasi adalah sebagai alat bagi terwujudnya pemerintahan yang absah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan pribadi demi kepentingsn diri atau kelompok. (Adi)

Read more »

Adhyaksa Berpeluang Besar Lolos ke DPR

Adhyaksa yang merupakan caleg PKS nomor urut satu di daerah pemilihan Sulteng sendiri memperoleh suara paling besar dari semua caleg.

Palu (ANTARA News) - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan juga caleg yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtara (PKS), Dr Adhyaksa Dault SH MSi, berpeluang besar menuju kursi DPR, setelah partai pengusungnya di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih suara signifikan pada Pemilu Legislatif 2009.

Berdasarkan hasil pleno penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Provinsi dan berakhir Minggu, PKS merebut posisi tiga besar setelah Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR, dengan meraih 113.760 suara dari 1.199.830 suara sah yang dihitung asal 10 kabupaten dan kota.

Adhyaksa yang merupakan caleg PKS nomor urut satu di daerah pemilihan Sulteng sendiri memperoleh suara paling besar dari semua caleg yang diajukan 37 parpol peserta pemilu di daerah itu, dengan meraih lebih 70.000 suara.

Suara raihan Menteri Adhyaksa yang kelahiran Donggala, Sulteng, bersaing dengan caleg Muhiddin Said SE MBA (Partai Golkar) dan caleg dr Verna Gledis Ingkiriwang (Partai Demokrat) yang mantan runner-up Putri Indonesia 2008.

Koordinator Adhyaksa Center, Syarifuddin, kepada ANTARA di Palu sebelumnya sudah memprediksikan kalau mantan Ketua Umum KNPI itu bakal lolos ke Senayan.Itu dikatakannya setelah dirinya memperoleh laporan dari banyak saksi PKS di tempat-tempat pemungutan suara sehari setelah pemungutan suara pada 9 April lalu kalau perolehan suara Adhyaksa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi-Moutong sangat dominan dibanding caleg DPR lainnya.

"Tapi ini (hasil pleno KPU Sulteng) baru tahap awal dan kita masih menunggu hasil pleno penghitungan suara secara nasional dan penetapan kursi DPR oleh KPU Pusat pada pertengahan Mei mendatang. Mudah-mudahan hasil suara tersebut tidak lagi berubah," tuturnya berharap.

Sementara itu, berdasarkan hasil pleno KPU Sulteng, total suara sah yang masuk untuk pemilihan anggota DPR sebanyak 1.199.830 tersebar pada 37 parpol dan puluhan caleg DPR.Namun bila dihitung hasil suara yang diperoleh sembilan parpol yang lolos ambang batas "parliamentary threshold" sebesar 2,5 persen, maka suara sah yang terhitung hanya 851.491.

Dengan demikian BPP untuk pemilihan caleg DPR dari daerah pemilihan Sulteng dengan enam jatah kursi hanya sebanyak 141.915 suara/kursi.Partai Golkar sendiri yang meraih total 221.591 suara dipastikan sudah berhasil merebut satu kursi penuh untuk DPR dari Dapil Sulteng, disusul Partai Demokrat yang memperoleh 213.637 suara dengan satu kursi penuh.

Untuk kursi ketiga dipastikan direbut PKS (Adhyaksa Dault), kursi keempat besar kemungkinan diberikan untuk sisa suara Partai Golkar (79.676), kursi ke lima Partai Hanura yang merebut 77.230 suara, serta kursi keenam antara sisa suara Partai Demokrat (71.722) atau PDI Perjuangan yang meraih 70.606 suara.(*)

Read more »