PKS TERJUN KE LOKASI BENCANA SITU GINTUNG

P2B PKS Telah di Lokasi Musibah Situ Gintung

"Saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bantuan makanan" Ujar Zulhendri saat dihubungi melalui telpon.

PK-Sejahtera Online: Jebolnya tanggul Situ Gintung mengejutkan semua orang. Musibah yang terjadi pada Jumat (27/3) pukul dua dinihari tersebut telah mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa dan kerugian materil. Saat ini DPP PKS melalui Posko Penanggulangan Bencana (P2B) telah berada di lokasi Musibah sejak pagi.

kabar terakhir dari lokasi musibah, masyarakat melaporkan bahwa total korban hilang ada sekitar seratus orang. berita terakhir yang didapatkan Zulhendri, Korlap P2B PKS di lokasi musibah telah ditemukan 36 orang meninggal dunia.

Saat ini, PKS Kabupaten Tangerang dan PKS ranting Kelurahan setempat telah mendirikan posko di kampus salah satu perguruan tinggi yang dekat dengan lokasi musibah untuk membantu korban.

"Saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bantuan makanan" Ujar Zulhendri saat dihubungi melalui telpon. Bantuan dalam bentuk makanan jadi mungkin lebih baik karena menurut Zulhendri, banyak masyarakat yang rumahnya hancur sehingga mungkin kesulitan apabila harus memasak.

"Saat ini empat orang dari tim kami (P2B PKS) bergabung dengan tim PKPU tengah menyusuri sungai. Siapa tahu masih ada korban yang tersangkut" Pungkasnya

Read more »

Memilih Caleg dan Parpol

Ustadz Sigit Pranowo, Lc.

Asy Syeikh Faishal Maulawi wakil ketua Majlis Eropa untuk Riset dan Fatwa mengatakan apabila ada yang mengatakan bahwa islam hanya menganjurkan kepada satu partai adalah pernyataan yang tidak betul. Maksud partai di sini adalah “Partai Politik”. Dengan makna ini maka sesungguhnya kaum muslimin sejak masa Rasulullah saw telah mengenal multi partai politik—walaupun tidak sama persis dengan partai-partai yang ada saat ini—

Orang-orang Muhajirin dan Anshar saling berinteraksi bagaikan dua partai politik—walaupun sebetulnya mereka lebih mulia dari penamaan itu—mereka pernah berbeda pendapat tentang pemilihan khalifah yang baru setelah Rasulullah saw wafat, inilah perbedaan politik yang pertama didalam islam.

Orang-orang Anshar menginginkan bahwa khalifah berasal dari kalangan mereka begitu juga dengan orang-orang Muhajirin—dan puncak dari aktivitas partai-partai politik saat ini adalah mereka bisa memimpin dan mendapatkan kepemimpinan— (http://www.islamonline.net/)

Kondisi seperti ini pula lah yang ada di negeri kita dengan banyaknya partai politik islam yang ikut serta didalam pemilu untuk meraih dukungan suara dari rakyat. Tentunya seorang muslim melihat bahwa hak suara yang ada padanya merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

Setiap muslim yang memiliki hak suara didalam pemilu bagaikan seorang saksi dalam suatu pengadilan. Islam melarang setiap muslim memberikan kesaksian yang tidak benar atau palsu akan tetapi diharuskan bagi setiap mereka untuk memberikannya secara jujur dan mampu mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah swt sebagaimana firman-Nya yang menceritakan tentang sifat-sifat Ibadurrahman :

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.” (QS. Al Furqon : 72)

Termasuk kepalsuan adalah ketika seorang pemilih muslim menggunakan hak suaranya kepada orang-orang yang tidak berpihak kepada islam dan kaum muslimin, tidak mempunyai keinginan menerapkan syariat Allah di negeri ini, tidak memiliki keberanian dan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan sasaran itu dengan tetap istiqomah diatas jalan-Nya, orang-orang lemah yang mudah hanyut dengan kemewahan dunia dan kekuasan yang kemudian akan meninggalkan umatnya jauh dibelakang.

Hal itu sering terjadi dikalangan pemilih kaum muslimin karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan jelas tentang semua caleg yang ada. Mereka hanya mendasarinya pada janji-janji dan sikap-sikap manis para caleg dalam kampanye-kampanyenya, ajakan teman-teman ataupun orang-orang yang yang ada di sekitarnya atau hanya karena dirinya sudah begitu kesengsem dengan suatu partai atau ormas tertentu sejak dahulunya sehingga tidak mungkin mengalihkan pilihannya ke partai yang lainnya padahal pengetahuan dari itu semua belum tentu cukup baginya untuk menjadi dasar pilihannya.

Untuk itu setiap pemilih muslim diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap setiap calon-calon yang akan dipilihnya nanti dalam pemilu, sebagaimana arahan Rasulullah saw kepada Ibnu Abbas ra,”Wahai Ibnu Abas janganlah kamu memberikan kesaksian kecuali terhadap sesuatu yang telah tampak terang bagimu seperti terangnya matahari’” kemudian Rasulullah saw memberikan isyarat dengan tangannya ke arah matahari.” (HR. al Hakim)

Untuk menentukan partai mana yang bisa menjadi harapan kaum muslimin di pemilu nanti mungkin kita bisa merujuk kepada pendapat Syeikh Yusuf al Qaradhawi ketika menjelaskan tentang kriteria partai islam dalam kondisi multi partai, diantara yang bisa saya simpulkan adalah :

1. Memiliki perhatian penuh kepada perbaikan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, tsaqofah, pendidikan, politik, moral dan lain-lain.


2. Menyandarkan program-programnya kepada syari’ah islamiyah.


3. Tidak menggunakan cara-cara dan metodologi yang menyimpang dari prinsip-prinsip syari’ah.


4. Senantiasa melakukan ijtihad dan tajdid.


5. Mengkorelasikan segala upayanya dengan prinsip-prinsip fiqh al maqashid, fiqih al muwazanat dan fiqh al aulawiyat.

Adapun kriteria caleg atau calon yang diharapkan bisa menjadi harapan kaum muslimin didalam menegakkan nilai-nilai islam di negeri ini adalah :

1. Komitmen dengan prinsip-prinsip syari’ah.


2. Komitmen dengan prinsip-prinsip akhlak islam.


3. Komitmen dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang membawa kepada kemaslahatan umat.

Sebagai tambahan kriteria adalah apa yang disebutkan oleh Prof. DR. Muhammad Abdur Razaq ath Thabthabai’, Dekan Fakultas Syari’ah dan Studi Islam di Universitas Kuwait yang mengatakan bahwa seorang caleg yang kelak akan menjadi anggota parlemen harus memenuhi sekian banyak persyaratan diantaranya :

1. Tidak ada didalam diri seorang caleg niat untuk berlomba mendapatkan jabatan duniawi atau berbagai keuntungan semu.


2. Tidak melakukan persaingan dengan orang yang diketahui olehnya bahwa diri orang itu lebih cakap dan lebih pantas darinya untuk menduduki posisi itu. Apabila dia mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih mampu dan lebih pantas darinya untuk pekerjaan itu maka hendaklah dia mendahulukan orang itu dari dirinya.


3. Memiliki kemampuan dengan pekerjaannya itu untuk menunaikan berbagai kewajibannya berupa perbaikan, monitoring dan berbagai tuntutan dari rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya kepada dirinya.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa persyaratan-persyaratan itu mengharuskan seorang pemilih untuk mencari calon-calon yang paling memenuhi persyaratan berupa kecakapan dan kesanggupan dalam menjalankan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya serta mampu bersikap adil dan bijaksana.

Apabila berbagai persyaratan itu terdapat didalam diri seorang calon maka tidak diperbolehkan memilih selainnya dengan alasan barter atau menjual-belikan suara atau yang lainnya sebagaimana diharuskan juga bagi seorang pemilih untuk tidak menentukan pilihannya hanya berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan, tetangga, kepentingan tertentu, satu jama’ah atau ormas tempat dia bernaung dan yang paling berat dari itu semua adalah pemilihan calon berdasarkan suap (sogok) baik berupa materil atau kemaslahatan lainnya maka ini adalah haram menurut syariah.

Dan apabila hal ini terjadi didalam diri caleg atau pemilih maka keduanya terlaknat dan bagi orang yang mengambil suap diharuskan untuk segera mengembalikannya kepada orang yang menyuapnya. (http://www.almujtamaa-mag.com/)

Wallahu A’lam

Read more »

Tanggul Jebol di Situ Gintung

Juma't dini hari kota Wilayah Jakarta Selatan di kejutkan dengan berita jebolnya Tanggul Situ Gintung yang hingga saat ini telah menelan korban meninggal 5 orang. Sementara secara pasti korban belum dapat dipastikan jumlahnya karena memang lokasi terjadinya bencana masih belum terevakuasi.

Ada sementara warga yang masih berada diatap rumah, bahkan masih ada yang diatas pohon untuk menyelamatkan diri. Sementara perumahan Cirendeu terendam air hingga mencapai kedalaman 2 meter. Dan menurut pantauan Radio Elshinta sampai jam 6.30 pagi masih banyak warga yang belum dievakuasi.

Yang menjadi korban umumnya warga yang tinggal jauh dari lokasi tanggul Danau Gintung."

Sementara ada korban sebanyak 5 orang tewas, ada diantaranya anak-anak kata salah seorang warga Cirendeu saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/3/2009).

Kejadian diperkirakan sekitar jam 02.00 dini hari dimana warga tersebut diduga saat peristiwa terjadi terlelap tidur. Kini proses evakuasi tengah dilakukan untuk mencari korban lainnya.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), sesuai pengamatan Berita Antara , pada kampanye terakhir rapat umum di Lapangan Multiguna Persikasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu sore, menggelar doa bersama hingga dua kali untuk para korban tragedi Situ Gintung.

Kejadian jebolnya Situ Gintung di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang mengakibatkan puluhan orang penduduk meninggal dunia, luka dan hilang itu terjadi pukul 02.00 WIB pada Jumat (27/3) dinihari, saat sebagian besar warga di sana masih tertidur lelap.

Doa bersama pertama dipimpin oleh DH Al-Yusni, anggota Komisi VIII FPKS DPR 2004-2009 yang jugas staf Departemen Kaderisasi DPP PKS.

Kepada ribuan massa simpatisan dan kader PKS, Al-Yusni meminta untuk memberikan doa dan rasa solidaritas kepada korban dan keluarganya, baik dalam bentuk materi ataupun hal lain yang bisa dilakukan.

"Mari bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT agar bangsa dan rakyat Indonesia selalu diberi perlindungan dan keselamatan," katanya.

Sementara itu, doa bersama kedua dilakukan bersama-sama seluruh calon anggota legislatif (Caleg) untuk Pemilu legislatif 2009, baik ditingkat DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi Jabar daerah pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Bekasi, maupun DPR dari Dapil Jabar 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok).

Doa yang dipanjatkan membuat suasana hening, dan sesekali terdengan isak tangis dari massa yang hadir di Lapangan Multiguna Persikasi tersebut.

Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam kampanye di Kota Bogor mengatakan bahwa pihaknya telah mendirikan posko-posko untuk menghimpun bantuan bagi korban jebolnya tanggul Situ Gintung.

Ia menegaskan kembali bahwa masalah konservasi alam merupakan masalah politik anggaran yang menunjukkan sejauhmana niat baik pemerintah untuk menjaga lingkungan.

"Untuk departemen-departemen yang terkait masalah eksploitasi sumberdaya alam, anggaran yang disediakan mencapai puluhan triliun per tahun. Sementara untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup anggarannya hanya Rp300 miliar per tahun," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, PKS mengusulkan agar Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak lagi menjadi kementerian negara tetapi departemen tersendiri sehingga mempunyai kekuatan ke bawah.

"Konservasi alam adalah hal yang mendesak. Tidak hanya di Situ Gintung, namun juga Aceh, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain. Konsep PKS adalah tebang satu pohon tanam 1.000 pohon," katanya menegaskan.

Sementara itu, saat kampanye di Kota Depok, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa terjadinya tragedi Situ Gintung, yang banyak memakan korban jiwa dan harta benda, karena adanya ekploitasi alam yang berlebihan.

"Eksplorasi alam tak seimbang dengan konservasi alam yang dilakukan, sehingga terjadilah bencana tersebut," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera melakukan konservasi alam di setiap daerah agar tidak terjadi kembali tragedi Situ Gintung di Cirendeu, Ciputat, Tangerang, di daerah lain di Indonesia.
"Pemerintah Pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten agar memperhatikan konservasi alam tersebut," katanya.

Read more »

Hidayat: Soal Capres, Sukseskan dulu PKS

Hidayat menegaskan, jika PKS memperoleh suara signifikan dalam Pemilu legislatif mendatang, misalnya mendapat suara 20 persen sebagaimana yang ditargetkan, maka posisi PKS akan menggandeng bukan digandeng.

PK-Sejahtera Online: BOJONEGORO-Konsentrasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini adalah memenangkan Pemilu legislatif 2009, sehingga belum memikirkan soal capres/cawapres. Hidayat Nurwahid mengemukakan hal itu menjawab adanya aspirasi dari masa akar rumput PKS di beberapa daerah, yang disampaikan kepadanya selama keliling menjadi juru kampanye nasional. Hidayat mengingatkan, tanggal 9 April mendatang adalah Pemilu legislatif, bukan Pilpres. "Karenanya jika ingin kader PKS maju sebagai capres, Anda harus memenangkan PKS," katanya kepada peserta kampanye PKS di Stadion Letjen H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur.

Hidayat menegaskan, jika PKS memperoleh suara signifikan dalam Pemilu legislatif mendatang, misalnya mendapat suara 20 persen sebagaimana yang ditargetkan, maka posisi PKS akan menggandeng bukan digandeng. Terkait dengan aspirasi daerah yang menginginkan maju sebagai capres, Hidayat tegas mengatakan bahwa sebagai kader partai ia akan tunduk terhadap apa pun perintah partai. "Saya tidak dalam posisi mengejar RI 1 atau RI 2, semua tergantung partai," ungkapnya.

Untuk diketahui, sejak keliling ke sejumlah daerah dalam kampanye terbuka PKS, Hidayat banyak menerima permintaan dari kader dan simpatisan PKS di daerah agar ia bersedia dicalonkan sebagai presiden dari PKS. Sejumlah daerah yang dikunjungi Hidayat antara lain Yogyakarta, Jawa Tengah, Depok, Bekasi, Jakarta, Banten, Bengkulu, Mataram, juga di Bojonegoro menginginkan Hidayat tampil sebagai capres. Selain permintaan yang disampaikan langsung, kader dan simpatisan juga menunjukkan keinginannya dengan membuat spanduk dan baliho yang mendukung Hidayat untuk maju sebagai capres dari PKS.

Atas semua permintaan dan dukungan itu, Hidayat menyampaikan penghargaan dan terima kasih. "Saya kader PKS, saya akan ikut apa yang ditugaskan PKS untuk saya," imbuh dia.

Read more »

BAYAN (Penjelasan) Kasus Hadi Jamal

http://pk-sejahtera.org/

Bayan (Penjelasan)

Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal

Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

PK-Sejahtera Online: Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.

Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut "Dana Stimulus").

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;


• Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons


• Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.


• Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.


• dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1.

Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus

2.

Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender ("Rencana Haram Hontjo"). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama. MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco. UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3.

Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

• tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo. Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.


• tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS. Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.


• Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.

SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.

4.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5.

Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6.

Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,
Rama Pratama

Read more »