Alhamdulillah, HTI Salurkan Suaranya Ke Partai Islam di Pemilu 2014

 

JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan tidak akan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Kendati demikian, HTI memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyalurkan aspirasi kepada parpol yang memiliki platform, maupun tujuan terwujudnya Khilafah Islamiyah.

“Pernyataan resmi HTI itu nanti dimaknai seperti apa? Itu semuanya tentu berpulang kepada masing-masing anggota. Mungkin ada yang memaknai oh ini PBB, PPP, mungkin ini PAN, PKS, itu adalah hak mereka,” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Dia kembali menegaskan bahwa HTI tidak pernah sekalipun menyerukan kepada anggotanya untuk tidak memilih alias golput. Pasalnya, memilih suatu parpol adalah hak asasi setiap warganegara.

“Kami ingatkan bahwa silakan gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya untuk memilih partai yang baik,” imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, HTI juga belum memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam pemilu di Indonesia. Langkah itu lanjut Yusanto, bukan berarti HTI anti berpolitik.

HTI kata dia, akan concern pada persoalan-persoalan yang menyangkut keumatan, seperti membentengi diri dari pengaruh negatif pornografi, pornoaksi, kebijakan pemerintah yang menindas umat, dan sebagainya.

Sebelumnya, hari ini, HTI menggelar Muktamar Khilafah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Muktamar ini dihadiri sekira 100 ribu lebih anggota HTI dari tiga provinsi di Pulau Jawa. Muktamar Khilafah ini juga dilakukan di 31 kota di Indonesia sepanjang Mei-Juni 2013 mendatang.

“Acara ini tidak ada kaitannya dengan tahun politik, kami pastikan tidak ada hubungannya dengan itu, artinya tidak ada hubungannya dengan calon-calon atau partai-partai tertentu,” pungkasnya.

Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/06/02/339/816336/hti-salurkan-suaranya-ke-partai-islam-di-pemilu-2014

Read more »

Hizbut Tahrir Indonesia dan PKS bersatu

 

Bersatunya’ PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disambut baik kalangan ormas Islam. “Upaya membangun kebersamaan ummat, adalah modal penting perjuangan.”

”Hidayatullah.com--Komunike bersana dua organisasi Islam Indonesia, Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disambut hangat beberapa ormas Islam. Pasalnya, selain berita itu sebagai kabar gembira atas semakin hangatnya semangat persaudaraan, berita itu juga sebagai awal dimulainya hubungan baru yang lebih harmonis dan menjauhkan perselisihan yang akan menimbulkan friksi antar kedua kelompok.

Sekretaris Jenderal Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Hussein Umar mengaku gembira mendengar kabar ‘bersatunya’ dua gerakan Islam yang cukup populer di indonesia ini. Menurut Hussein, upaya membangun kebersamaan ummat, adalah modal penting perjuangan. “Setiap upaya umat untuk membangun ukhuwah dan islakhul ummah merupakan saat modal penting dalam berjuang dan berdakwah, “ujarnya pada Hidayatullah.com. “Apalagi kita sedang menghadapi agenda besar negara-negara maju yang terus memecah belah ummat Islam di seluruh dunia dengan modal dan berbagai cara, amat mustahil bila kita justru sibuk berdebat wacana yang berakibat menimbulkan friksi.”

Senada dengan Hussein, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah, Ust. H. Abdurahman mengaku gembira mendengar kabar ‘bersatunya’ dua insitusi politik Islam di negeri ini. “Berita itu sangat bagus sekali dan kami sangat mendukungnya. Hidayatullah berharap, siapapun saja, yang punya komintmen menegakakan semangan Laa Ilaaha Illallah di negeri ini, memang harus segera menyatu dan menanggalkan berbedaan, “ ujarnya. Lebih lanjut, Abdurrahman berharap, semua elemen Islam harus terus menggalang kekuatan dan potensi dengan bersilaturahmi dengan memulai antar pemimpin kelompok. Sebab menurutnya, efek gerakan itu akan sangat luar biasa bila para pemimpin ormas dan intitusi itu telah menunjukkan I’tikad baik dengan duduk bersama dan berkomitkan untuk terus melanjutkan hubungan yang lebih harmonis.

“Kita harus terus mengadakan silaturahmi dan memulai duduk bersama, terutama dimulai dari para pemimpin institusi. Selasa (25/5), dua institusi gerakan Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertemu kantor PKS Jalan Mampang Prapatan No 98, Jakarta guna melakukan komunike bersama antar kedua organisasi. Dalam komunike bersama itu, PKS dan HTI sepaham untuk meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah dengan berbagai kelompok umat. Selain itu, perbedaan-perbedaan yang selama ini sering terjadi di lapangan. Selanjutnya, Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat persaudaraan Islam, dan kesepakatan bersama untuk menghindari diri dari arah perpecahan dan perselisihan kedua belah pihak. ”Komunike ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya untuk menghindari salah persepsi atau friksi di lapangan,” ujar Wakil Ketua Umum II PKS Almuzammil Yusuf seperti dikutip situs resmi PKS, http://pk-sejahtera.org.

”Dalam ushul fiqih ada kaidah Syaddu Daro’I yang berarti menahan diri untuk tidak menyampaikan sesuatu karena dikhawatirkan akan membawa kemudharatan yang lebih besar,” ujar Wakil Ketua Umum I PKS, Surahman Hidayat.

Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al Quds Palestina, dibidani Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, seorang ulama dan mantan hakim di Mahkamah Syari’ah di Palestina. Hizbut Tahrir menetapkan diri sebagai gerakan yang concern pada perjuangan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an bersamaan dengan aktifis Tarbiyah yang kemudian mendirikan partai politik, Partai Keadilan (PK) di tahun 1999. Selain berkembang di Indonesia, Hizbut Tahrirjuga berkembang ke seluruh penjuru dunia. Misalnya, Afrika, Mesir, Libia, Sudan, Aljazair, Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke AS. Termasuk Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia,dan Australia.

Sebagaimana diketahui, HTI dan Tarbiyah merupakan dua institusi dakwah yang lahir dan tumbuh dari kampus. Kesamaan visi dan pandangan yang sesungguhnya sama sering mengalami benturan-benturan kecil di lapisan bawah hanya karena masalah komunikasi dan perbedaan-perbedaan sudut pandang yang tidak terlalu penting. Tarbiyah yang semula berdakwah di kampus kemudian memilih jalan demokrasi dan melahirkan partai politik Partai Keadilan (PK) di tahun 1999. Sementara HTI memilih berjuang di luar parlemen dengan menganggap partai politik dan demokrasi adalah sesuatu yang masih subhat (meragukan). Perbedaan kecil inilah yang kemudian banyak menjadi pemicu friksi kedua kadernya di bawah. “Tugas umat Islam ke depan sangat berat. Kita menghadapi tekanan di sana-sini, termasuk tekanan dari AS, masa dengan visi yang sama, pondasi yang sama, ladang dakwah yang juga sama bahkan menghadapi musuh yang sama pula, kok menjaga ukhuwah dan kerukunan antar saudara seiman saja gak bisa, ya tidak mungkin lah, “ ujar Jubir HTI, Ismail Yusanto pada Hidayatullah.com.

Read more »

PKS: Ini Peringatan Serius Buat KPK

    

 

Mahfudz Siddiq

A+ | Reset | A-

 

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah muncul sebagai "dewa hukum" baru di Indonesia, sehingga menjadikan komisi tersebut kebal kritik.

"KPK sekarang sudah menjadi 'dewa hukum' baru. Namanya dewa ya putusannya harus diterima, tidak boleh dikritik, atas nama penghormatan terhadap proses hukum," katanya di sela-sela Kongres Kebangsaan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Selasa (10/12). Pernyataan itu muncul saat diminta mengomentari vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI).


Mahfudz juga mengklaim dirinya menangkap ada berbagai reaksi dan tanggapan dari publik atas vonis tersebut, khususnya di jejaring media sosial. Termasuk sikap membanding-bandingkan berat hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing kasus korupsi.

Hal ini dinilai Mahfudz menjadi indikasi adanya sikap masyarakat yang menganggap terdapat kejanggaln terhadap vonis itu. "Yang jelas, begitu masyarakat sudah menilai ada kejanggalan, ini menjadi peringatan serius bagi KPK," ujarnya.

Dijelaskannya, ada kebingungan masyarakat terkait adanya terdakwa lain yang kasus korupsinya yang angkanya lebih besar tapi vonisnya hanya empat atau tujuh tahun. "Sementara kasus LHI yg dakwaannya Rp1 miliar dan itu pun belum diterima, dan ada fakta persidangan Fathonah akan menyerahkannya kepada orang lain tetapi diabaikan itu malah vonisnya 16 tahun," ujarnya.

Reaksi dan tanggapan tersebut, kata Mahfudz, menjadi peringatan kepada KPK bahwa dalam pengambilan keputusan jangan sampai diwarnai dimensi dan nuansa lain. "Termasuk nuansa politik dan sebagainya," ujarnya.

Read more »

"Anak Cerdas Insan Mulia", Rumah Belajar PKS di Kawasan Padat Penduduk Pengadegan

 

KabarPKS.com - Jakarta - Rumah Belajar “Anak Cerdas Insan Mulia” terletak di sebuah daerah padat penduduk RW 05 kelurahan Pengadegan Pancoran  Jakarta Selatan. Program Rumah Belajar yang sudah berjalan selama satu tahun enam bulan in iterlihat masih aktif dan ramai sampai sekarang.

Rumah Belajar ini berlokasi di rumah salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tinggal di daerah tersebut. Untuk menuju tempat lokasi, kita harus melewati beberapa gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor saja.

Pengajarnya dari para kader dari PKS yang memang mereka berprofesi sebagai guru di SMA atau SMP, koordinator rumah belajar "Anak Cerdas Insan Mulia" saat ini adalah Bintoro. Oleh karenanya masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan nama "Rumah Belajar PKS".

Para pengajar memberikan modul khusus untuk anak-anak yang belajar di rumah belajar tersebut. Aktivitas belajar mengajar PKS ini dilaksanakan pada hari minggu, dari siang sampai sore hari.

Mereka yang bergabung dalam rumah belajar ini, berasal dari keluarga yang memang tidak mampu untuk ikut bergabung dengan bimbel-bimbel ternama karena masalah biaya.  Selain itu, ada juga yang karena alasan jarak rumah belajar PKS lebih dekat dibanding dengan bimbel di luar.

Ketua Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Pengadegan, Ainul Yaqin mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat membantu anak-anak yang kurang mampu dalam mempersiapkan diri menempuh ujian nasional.

"Alhamdulillah, Rumah Belajar ini sudah berhasil membantu beberapa adik-adik  untuk lulus di Ujian Nasional maupun ujian semester. Para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di Rumah Belajar PKS, Alhamdulillah merasa puas dan pesertanya pun kini terus bertambah," ungkapnya.

Di rumah belajar tersebut para peserta didik tidak perlu mengeluarkan kocek yang mahal, "program sosial Rumah Belajar  ini di desain dengan biaya sangat-sangat murah, hanya memberi infak sukarela sesuai kemampuannya," ungkap pungkas Ainul Yaqin.
Berikut foto kegiatan belajar-mengajar rumah belajar
“Anak Cerdas Insan Mulia”:

Read more »

PKS Banten Raih Penghargaan Parpol Paling Transparan di KIP Award

 

KabarPKS.com - Banten, (10/12) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Banten mendapatkan penghargaan sebagai Partai Politik tersiap pertama dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk tingkat Provinsi Banten. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten, dalam penganugerahan KIP Award, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/12/2013).

Penghargaan ini diserahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten, Irfan Maulidi yang pada kesempatan tersebut diwakilkan oleh Ketua Bidang (Kabid) Humas DPW PKS Banten, Siti Saidah Silalahi.

"Penghargaan ini diberikan karena PKS dianggap menjadi partai yang paling transparan di Banten, dengan penilaian paling utama kehumasannya, keterbukaan informasi publik," tutur Saidah.

Wakil Ketua KIP Banten, Toni Anwar Mahmud menjelaskan bahwa selain memberikan penghargaan terhadap Partai Politik tersiap dalam menjalankan UU No.14 Th.2008, KIP Award ini juga memberikan penghargaan terhadap SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terpatuh dalam menjalankan UU No.14 Th.2008.

Read more »

Abdullah Hehamahua: “Kalau PKS dan PBB lakukan Perubahan, Mereka bisa Mewakili Aspirasi Masyumi”

DI usianya yang ke-63 tahun, ingatan Abdullah Hehamahua tentang partai Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan tokoh-tokohnya, masih sangat tajam. Pada Januari 2014 nanti, Ia mengaku berencanakan kembali lagi aktif secara penuh di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) di bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

 Ketika ditanya, apakah keaktifannya ini ingin mengawal negeri ini saat Pemilu? Ia menjawab sederhana, “Tidak ada urusannya dengan politik. Sejak tahun 1981 di DDII, saya sudah terlibat di Litbang,” tuturnya.

 Mantan Pembina Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu saat ini sedang mempersiapkan peluncuran buku hasil disertasinya yang berjudul, ”Kajian Integritas dan Profesionalisme dalam Manajemen SDM di KPK”, Jakarta.

 Inilah wawancara hidayatullah.com dengan Mantan Ketua Umum Partai Politik Islam Masyumi pada Pemilu 1999 yang lalu, usai menjadi pembicara Seminar “Refleksi Spirit Perjuangan Partai Masjumi di Indonesia” yang diselenggarakan di Aula Masjid Al-Furqan DD, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

 

Apa yang Anda menonjol dari sikap politik tokoh-tokoh Masyumi?

 Tahun 1955 Masyumi mendapat 57 kursi bersama dengan TNI. Masyumi memenangkan 10 dari 15 daerah pemilihan. Saya tanya pada Pak Boerhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri saat itu. Kenapa Pak Boer menyerahkan mandat? Sebagai partai pemenang, Masyumi seharusnya bisa menggunakannya. Pak Boer mengatakan “Masyumi  adalah partai Islam. Saya diberi mandat untuk melaksanakan Pemilu. Setelah selesai, saya kembalikan.”

Pada waktu sidang konstituante, Pak Natsir menyampaikan konsep Negara Islam dan kemudian dikritik oleh IJ. Kasimo, Pimpinan Partai Katolik Indonesia. Mereka berdebat keras di dalam sidang. Tapi di luar sidang, mereka terlihat minum teh bersama di Cafe. Bahkan kemudian ketika pulang, mereka berboncengan sepeda.

 

Kasimo ternyata termasuk pelayat pertama ketika Pak Natsir meninggal. Coba Anda lihat, berbeda ideologi tapi dalam hubungan kemanusiaan mereka tetap rukun.

Partai mana di Indonesia yang lebih mirip dengan Masyumi?

 Sebenarnya kalau PKS dan PBB melakukan perubahan tertentu, mereka bisa mewakili aspirasi Masyumi. Perubahan itu misalnya, PKS harus merubah ekslusifitasnya. Tidak menganggap hanya mereka yang benar sedangkan yang lain tidak benar. PBB bisa seperti Masyumi jika memilih pimpinannya secara musyarawarah dari anggotanya. Atau, jika PPP memperbaiki pimpinannya yang tidak berasal dari orang-orang sekuler. Tapi dari semua partai, yang paling dekat-mengusung aspirasi Masyumi- adalah PKS.

Se-ekslusif apa PKS ? Karena saya melihat mereka membaur di masyarakat dan tidak ekslusif.

 Ekslusif itu misalnya, pendapat orang-orang seperti saya yang tidak berbai’at pada imam atau amir mereka, tidak didengar. Kalau sebagai peserta di PK, itu mungkin-tidak ekslusif-. Tapi untuk ikut sama-sama menentukan, tidak bisa kalau tidak berbai’at.

 Sementara kalau PBB ada yang materalistis, terlibat KKN. Untuk menentukan mana yang sesuai dengan pemikiran Masyumi, Dewan Da’wah mengadakan konggres. Nanti diputuskan mana partai yang syar’i, apakah PBB, PPP atau PKS. Jadi, itu keputusan bersama.

Pada saat aktif di DD. Apakah aspirasi Bapak didengar?

 Coba Anda lihat! Saya mengenal Pak Natsir, Pak Sjafruddin, Pak Boerhanuddin Harahap, dari buku- buku mereka. Kemudian ketika jadi mahasiswa di Makassar, saya ditangkap karena peristiwa Malari. Dipenjara selama dua tahun. Didalam penjara saya membaca juga buku-buku Buya Hamka. Melalui buku-buku itulah mereka menjadi guru-guru saya. Saya sudah merasa menjadi murid mereka.

 Ketika pindah ke Jakarta, saya menjadi Sekjen HMI(Himpunan Mahasiswa Islam) dan kemudian ketika menghadiri konggres, tanpa saya tahu, saya terpilih menjadi Ketua Umum HMI. Orang-orang seperti Pak Natsir kemudian memilih dan meminta saya untuk aktif di Dewan Da’wah (DD). Anda bisa bayangkan jarak saya dengan Pak Natsir adalah 40 tahun. Beliau sudah 70 tahun lebih. Jadi, setiap Jum’at apa yang dilaporkan dan diputuskan akan dilaksanakan. Bagi saya itu luar biasa. Beda umur tapi pendapat saya didengar dan kemudian dieksekusi. Hanya karena kesamaan ideologi dan pemahaman. [baca juga:Abdullah Hehamahua: M Natsir Sosok yang Konsisten ]

Mengapa Masyumi dilarang Soekarno?

 Saat itu Soekarno mau memaksakan Demokrasi Terpimpin, sentralisasi dengan menetapkan Ia sebagai Presiden seumur hidup. Kemudian Masyumi bereaksi dengan meminta otonomisasi daerah bersama beberapa kelompok termasuk dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

 Saat itu PKI berkuasa sekali dan berhasil menghasut Soekarno bahwa Masyumi terlibat PRRI sehingga harus dibubarkan. Sehingga ada Kepres No. 26/ 1960 yang menyatakan Masyumi harus memilih salah satu dari dua pilihan. Masyumi harus membubarkan diri atau dibubarkan. Akhirnya pimpinan Masyumi berpikir jika dibubarkan, segala harta dan aset dianggap barang terlarang dan disita oleh negara. Karena itu maka kita nyatakan diri Masyumi uzur  kemudian mengambil posisi membubarkan diri.

Masyarakat sudah lebih cerdas melihat peta politik. Lalu, kenapa partai yang bagus ini, tidak bisa berkembang?

 Karena hedonisme. Semua berpikir harus duit. Orang-orang Masyumi itu kaya ide dan konsep. Tapi mereka tidak mau curang. Tidak mau money politic. Dan orang-orang Masyumi itu orang-orang yang ikut Petisi 50. Sehingga kegiatan usahanya dihajar oleh Orde Baru. Intinya, orang-orang Masyumi adalah orang yang tidak punya uang. Kalau teman-teman menyogok, mungkin bisa lolos. Tapi saya bilang sama teman-teman, jangan sampai keluar uang. Kalau mereka ingin menghancurkan Masyumi, ya sudah.

Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih wakil rakyat?

Track record seorang caleg harus dilacak. Sekolah di mana, kerja dimana, bagaimana prestasinya, keluarganya dan orang tuanya. Bisa saja kita memilih dari caleg partai yang berbeda untuk DPRD tingkat 1 , Provinsi, serta untuk pusat. Tidak apa-apa seperti itu  karena Anda kenal orangnya. Setelah terpilih, jangan lepaskan mereka dari pengawasan kita. Kesalahan yang terjadi, setelah memilih, masyarakat lepas. Seharusnya setelah terpilih, mereka tetap dikawal.*


sumber: http://www.hidayatullah.com/read/2013/12/02/7590/%E2%80%9Ckalau-pks-dan-pbb-lakukan-perubahan-mereka-bisa-mewakili-aspirasi-masyumi%E2%80%9D

Read more »

Inilah Tiga Besar Hasil Pemira PKS

 

Hasil Pemilihan Umum Raya (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan di 33 provinsi menempatkan Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan, dan Anis Matta sebagai tiga besar kandidat capres internal.

“Hasil sementara pantauan di sejumlah DPW PKS di 33 provinsi, tiga besar kandidat capres yang diusung masing-masing daerah yakni Hidayat Nurwahid, Ahmad Heryawan, dan Anis Matta,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridlo, Sabtu (7/12) malam, seperti dikutip Tajuk.co.

Lebih lanjut Taufik Ridho, yang juga Ketua Lembaga Penyiapan dan Penokohan Kader (LPPK) DPP PKS menerangkan, kepastiannya tentang nama-nama yang bakal dicapreskan dari PKS akan diumumkan beberapa hari mendatang.

“Namun hasil sementara ini, ada tiga besar nama yang sudah muncul yang seperti beredar sekarang ini di media," kata Taufik Ridlo.

Uji Publik

 Sementara itu Presiden PKS Anis Matta mengatakan, kandidat calon presiden hasil Pemira PKS akan diuji publik sebelum diputuskan untuk diusung dalam Pilpres 2014. Sebelumnya nama-nama yang capres yang muncul akan diproses di Majelis Syuro.

“Setelah itu dilakukan uji publik,” jelas Anis.

Anis mengemukakan, Pemira adalah cara PKS mengembangkan sistem demokrasi di internal. Pemira dilakukan dengan transparan dan melibatkan banyak kader.

Pemira, lanjutnya, berbeda dengan konvensi. Di Pemira tidak ada pertarungan antarkandidat.

“Di PKS tidak ada tradisi bertengkar karena rebutan jabatan,” terangnya. [Tajuk/Bersamadakwah]

 

Read more »

3 Nama Capres Mencuat dalam Pemira PKS, Siapa Saja?

Oleh Rizki Gunawan

 

Hidayat Nur Wahid. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Tangerang Selatan : Kandidat calon presiden hasil pemilihan raya (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan diuji publik sebelum diputuskan untuk diusung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Dalam beberapa hari ke depan hasil Pemira akan segera diumumkan. Setelah diproses di Dewan Syuro, nanti dilakukan uji publik," kata Presiden PKS Anis Matta di Kota Tangerang Selatan, Sabtu (7/12/2013) malam.

 

Dia menjelaskan, Pemira yang dilaksanakan di 33 provinsi merupakan upaya untuk mengembangkan sistem demokrasi di internal PKS yang transparan dan melibatkan banyak kader.

 

"Pemira ini berbeda dengan konvensi karena di Pemira tidak ada pertarungan antarkandidat," katanya.

 

Di PKS, kata Anis, tidak ada tradisi kader bertengkar karena rebutan jabatan. "Pemira sudah berjalan dengan baik transparan dan tidak ada celah untuk kecurangan," katanya.

 

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridlo mengatakan hasil sementara pantauan di sejumlah DPW PKS di 33 provinsi, tiga besar kandidat capres yang diusung masing-masing daerah yakni Hidayat Nurwahid, Ahmad Heryawan, dan Anis Matta.

 

"Kepastiannya nanti akan diumumkan beberapa hari ke depan. Namun hasil sementara ini, ada tiga besar nama yang sudah muncul yang seperti beredar sekarang ini di media," kata Taufik Ridlo yang juga Ketua Lembaga Penyiapan dan Penokohan Kader (LPPK) DPP PKS. (Ant/Riz)

 

sumber : http://news.liputan6.com/read/768065/3-nama-capres-mencuat-dalam-pemira-pks-siapa-saja

 

 

Read more »

PKS Adalah Jamaah Kontribusi Bukan Wacana

Bakhtiar, Lc saat memberi tausiyah (pksnongsa.org)

PKS Nongsa - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang mengedepankan kontribusi para kadernya untuk berperan dengan keahlian masing-masing bukan sekedar wacana. Hal ini dikatakan oleh Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Kepulauan Riau, Bakhtiar, Lc dalam tausiyahnya pada Liqo' Tansiqi Tarbawi (LT3Besar) gabungan beberapa DPC PKS yakni Nongsa, Sei. Beduk, Bulang dan Galang, Ahad (8/12/2013).

"Tolak ukur berjamaah yang harus diperhatikan adalah assam'u wattho'a, bagaimana kita menerima tugas-tugas dalam jamaah ini. Kita berjamaah ini bukan jamaah wacana, bukan jamaah seminar dan bukan pula jamaah yang cukup membuat wacana horizontal dan sebagainya akan tetapi kita adalah jamaah kontribusi," ujarnya dihadapan puluhan kader PKS yang hadir di kediaman Ketua DPC PKS Nongsa, Ridha Siddiq di Komplek Citramas, Nongsa.

Dia mengatakan para kader PKS harus memastikan dari berbagai kegiatan dakwah yang dilaksanakan masing-masing kader harus memiliki kontribusi.

"Terkadang kita mengemban tugas yang berlawanan dengan keinginan kita," katanya.

Menurut Bakhtiar, tolak ukur keberhasilan kontribusi seorang kader PKS adalah ketika dia bisa menjalankan tugas dengan benar sementara tugas tersebut tidak dia inginkan.

"Pada saat mendirikan partai ini di tahun 1998, mayoritas ikhwah dari Sabang sampai Merauke menyetujuinya. Dan, latar belakang kita mendirikan partai ini adalah karena kita melihat momentum. Kita tidak tahu momentum itu akan terulang kembali atau tidak. Ketika kita melihat momentumnya ada, maka kita ambil," jelasnya.

Namun, lanjut Bakhtiar ada sebagian kecil diantara ikhwah pada saat itu yang tidak menyetujui jamaah ini menjadi sebuah partai.

"Termasuk diantaranya Pak Hidayat Nur Wahid, Nurmahmudi Ismail dan Anis Matta. Namun orang-orang yang tidak setuju ini dapat menerima keputusan jamaah. Ketika diberikan amanah mereka mampu menyelesaikannya dengan baik," katanya.

Sebagai seorang kader PKS, ketika sebuah keputusan sudah disepakati, maka pendapat pribadi harus dilepaskan, meskipun di kemudian hari ternyata pendapatnya benar.

"Orang-orang yang tidak setuju untuk mendirikan partai seperti Pak Hidayat Nur Wahid, Nur Mahmudi Ismail dan Anis Matta ketika mereka diberikan amanah yang meskipun bertentangan dengan pendapat pribadi mereka, mereka mampu menjalaninya dengan baik," ungkapnya.[dm]  

 

KAMI BUKANLAH YANG TERBAIK NAMUN KAMI TERUS BERJUANG UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI NEGRI  DAN BANGSA INI.

 

KAMI BUKANLAH JAMAAH MALAIKAT YANG TIDAK ADA CACAT DAN CELA SERTA TERLEPAS DARI SEGALA KESALAHAN, NAMUN KAMI HANYALAH JAMAAH MANUSIA YANG KADANG JUGA BISA SALAH, NAMUN KAMI TERUS BERUSAHA UNTUK MAWAS DIRI DAN MEMPERBAIKI DIRI

(Sumarno Rnh)

Read more »