Menunggu Tsunami Pks

Oleh :

Dede Kodrat

 

Sungguh menarik membaca pendapat Gandung Ismanto di salah satu media lokal banten berbicara soal PKS. Beginilah kira-kira pendapatnya, “syahwat politik PKS masih tinggi, padahal peluang menangnya di PILGUB sangat kecil. Ijtihad politiknya hampir semuanya salah.” Asumsi yang unik ini disampaikan oleh seorang akademisi untirta yang sangat akrab dengan kita. Saya tidak tahu, pendapat ini dilatarbelakangi oleh apa, apakah karena dia seorang tim sukses salah satu bakal calon gubernur yang sengaja dijadikan blower untuk menghembuskan berbagai isu di media. Atau memang murni pendapat pribadinya berdasarkan analisis logis yang sistematis dan ilmiah.  

 

Sayangnya pendapat Gandung ini tidak konsisten, penulis ingat betul ketika PKS kabupaten Pandeglang mengadakan seminar yang bertema “Banten Milik Siapa, Membaca Arah Politik PKS di Pilgub 2011”. Waktu itu, memang ulasan Gandung cukup menyihir peserta seminar yang kebanyakan kaum berpendidikan. Ia mengulas habis tentang pentingnya PKS mencalonkan diri menjadi gubernur. Agar menjadi kekuatan penyeimbang di Banten. Selain itu, kehadiran PKS di kancah pilgub  menghindarkan PKS dari kesan pragmatisme yang sedang melilitnya. Hampir semua peserta seminar sepakat dengan penjelasan akademisi untirta ini.

 

Di acara seminar yang lain yang diadakan oleh DPW PKS Banten disalah satu rumah makan. Gandung pun sangat bersemangat memberikan saran agar PKS mencalonkan kadernya sebagai calon gubernur. Karena PKS lah yang menjadi ruh perubahan di Banten. Waktu itu, gandung masih belum yakin dengan pencalonan Jazuli Juwaini yang baru saju disosialisasikan oleh PKS sebagai bakal calon gubernur. Hal yang sama terjadi, hampir semua peserta seminar sepakat dengan apa yang diulas oleh gandung, bahwa PKS mesti maju mencalonkan gubernur dari kalangan internal. Bahkan pada waktu itu, beberapa petinggi PKS yang hadir ikut terpengaruh dengan pendapat Gandung.

 

Bukan bermaksud mengkerdilkan pengamat politik yang satu ini, tapi dikemudian hari  pendapat beliau berubah sesuai dengan kemana arah angin bertiup. Sikap dan pendapat gandung berubah 180 derajat. Justru PKS dipintanya untuk realistis, paling pas jika PKS menjadi wakilnya saja. Sampai saat ini penulis bertanya-tanya apa pesan yang ingin disampaikan Gandung ke publik Banten. Apakah dia tidak malu dengan berbagai analisisnya yang terkesan plin-plan dan sepertinya dipesan. Nampaknya pertanyaan itu hanya Gandung dan Tuhan yang mampu menjawabnya.

 

PKS Dan Kerupuk

Menggunjingkan PKS di pilkada memang seperti makan kerupuk, renyah dan bersensasi. Dari tema yang menuduh sampai ada juga yang menghujat, seperti tak habis-habisnya dibahas media. Orang seringkali dibuat bingung, PKS sesungguhnya memiliki banyak faktor untuk menang di pilkada, tapi kenapa tak satupun kadernya jadi Bupati atau walikota. Banyak orang berasumsi, sebetulnya permasalahannya bukan di dana, tapi sesungguhnya adalah komitmen para petinggi partainya. Karena saya pikir jualan PKS yang berjargon bersih, peduli dan profesional juga masih laku di masyarakat. Tapi jika boleh berasumsi, PKS memang sengaja dikerdilkan oleh sebagian pihak yang tidak menghendaki perubahan Banten ke arah yang lebih baik.

 

Terlepas dari pada pendapat Gandung yang terkesan melecehkan justru menurut pengamatan kecil saya kader PKS menjadi semakin bersemangat untuk mensosialisasikan Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur. Semangat kader PKS adalah aset yang paling mahal yang dimiliki partai dakwah ini. Mereka seperti tak ubahnya mesin birokrasi yang berjenjang sistematis rapih dan massif.

 

Justru ketika semakin dilecehkan kader PKS semakin low profile dan bekerja tanpa pamrih. Sepertinya, mereka ingin menunjukan bahwa kekuatan kader PKS jika sudah memperjuangkan kader sendiri, mereka akan tampil seperti Tsunami yang mempunyai gelombang besar. Tak ada satupun tembok, gedung atau apapun itu bisa menahan laju pergerakan mereka. Kader PKS sepertinya lebih memilih jalan: “satu tindakan lebih baik, dari pada 1000 kata-kata yang hanya wacana.”

 

Faktor Penentu PKS

Jika dirunut, beberapa faktor keunggulan PKS di pilkada adalah: pertama, jaringan. Tak ada satupun teman atau musuh politik PKS yang tidak mengakui keunggulan jaringan yang dimiliki PKS. Keberadaannya seperti sub-sub sistem yang saling memadukan diri menjadi sistem yang sangat besar. Jaringan yang dimiliki PKS sepertinya memang tak terlihat, tapi saat mereka diberikan tugas tertentu dengan sendirinya mereka akan muncul kepermukaan dari berbagai profesi dan kalangan.

 

Kedua, bergantung kepada sistem, bukan kepada tokoh. Kelebihan PKS yang lain adalah kader PKS tidak pernah bergantung kepada beberapa tokohnya. Keberadaan kader PKS selalu berdasarkan sistem. Artinya setiap keputusan syuro (rapat) yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i akan dipenuhinya sepenuhnya oleh para kadernya. Kendati demikian, kader PKS pun ‘ngeh’ terhadap perkembangan marketing politik. Walaupun dalam menjalankan roda organisasi dengan sistem, kini sedikit demi sedikit mereka mulai melambungkan tokohnya di berbagai bidang. Sekarang, coba lihat tokoh PKS semakin banyak eksis di media.

 

Ketiga, stigma bahwa PKS tidak memiliki dana adalah stigma yang usang. Kemandirian PKS dan sistemnya menjadikan setiap kadernya berdaya. Sedikit sekali saya menemukan jika kader PKS tidak memiliki penghasilan. Sudah banyak pengusaha-pengusaha yang siap mendanai setiap agenda-agenda partai. Artinya jika PKS kita anggap miskin, saya adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal itu.

 

Keempat, karena Banten adalah gerbang indonesia kader PKS semakin bersemangat untuk menaklukannya. Pemikiran yang ‘out of the box’ akan banyak dilakukan ketika tekad seluruh kader sudah memuncak di ubun-ubun. Kisah inspirasi tokoh muda Islam Muhammad Al-fatih yang menaklukan konstantinopel menjadi dasar keyakinan yang mewarnai mimpi setiap kader PKS Banten. Membayangkan pasukan muslim membawa perahu perangnya melewati gunung, tentu saja dalam keadaan biasa ini tidak mungkin dilakukan. Tapi karena kekuatan tekad dan keinginan menaklukan konstantinopel, hal yang paling tidak mungkin pun dilakukan.

 

Begitu pula Banten, karena memiliki banyak sisi strategis akan menjadi perjuangan yang sengit. Nasib Banten bukan ditentukan oleh Gandung seorang yang pendapatnya banyak mengkerdilkan PKS, tapi jika gandung ingin merubah nasib Banten nampaknya penulis berpendapat partner yang paling tepat adalah PKS. Tapi jika ingin mencari jalan sendiri-sendiri, sepertinya kader PKS justru paling siap melakukannya. Mari kita tunggu saja Tsunami PKS bersama Jazuli Juwaini yang akan segera datang.

 

Read more »

Mengenal Jazuli Lebih Dekat

Putra Daerah :

H. Jazuli Juwaini lahir pada tanggal 2 Maret 1965. beliau tinggal dan menjadi warga ciputat Banten. Kakek dan nenek beliau berasal dari kronjo kabupaten tangerang.  

 

Jazuli Kecil

Bakat atau talenta jazuli sudah muncul sudah muncul sejak kecil. Ketegaran dan kemandiriannya terlihat saat ayah tercintanya menghadap tuhan ketika berumur 7 tahun. Beliau diasuh dipesantren dan menimba ilmu dari sang kakek, yang dibantu paman-pamannya. Ditinggal ayahnya membuat jazuli kecil semakin bersemangat menimba ilmu agama islam. ia sudah hafal kitab matan aljurumiyah (kaidah bahasa Arab) manakala tak lama setelah kepergian orang tua tercintanya. Dipesantren juga beliau mendalami ilmu fikih mulai dari kitab syafinatunajjah sampai dengan fathul mu’in.

 

Jazuli dan Kepedulian Sosial :

Jazuli memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah sosial yang banyak terjadi belakangan ini. Sosok yang satu ini tidak pernah memiliki gap yang jauh dengan masyarakat. Ia dikenal sangat dekat dengan mereka.

 

Jabatannya sebagai anggota DPR-RI tidak membuatnya merasa besar. Justru karena ia dipilih oleh masyarakat, ia ingin terus merasa dekat dengan mereka. Baginya, masyarakat adalah sahabat setianya untuk terus mempertajam nurani. Terbukti, dirinya adalah orang yang pertamakali turun ke lapangan ketika berbagai bencana datang menimpa. Diantaranya ketika terjadi KLB Muntaber Sepatan, Kabupaten Tangerang. Memberikan bantuan saat terjadi bencana banjir. Selain itu, kepeduliannya terhadap anak kurang mampu dan yatim piatu, membuat dirinya dikenal sangat dekat dengan masyarakat kecil. Sehingga atas dasar itulah ia bertekad terus memperbaiki kondisi kaum terpinggirkan.    

 

Jazuli dan Pemerintahan :

Jazuli juwaini pernah duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pemilu dan pilkada, aparatur negara, dan agraria. Komisi ini dianggap sebagai ujung tombak reformasi yang sejak 1998 disuarakan oleh rakyat Indonesia karena berhubungan langsung dengan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Saat ini dirinya duduk di Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, penanggulangan bencana, perempuan dan perlindungan anak.

 

Ia juga pernah aktif dalam beberapa rancangan Undang-undang, antara lain: panitia khusus (pansus) RUU penyelenggaraan pemilu (wakil ketua), RUU administrasi dan kependudukan, RUU pelayanan publik, RUU ibu kota negara, RUU pajak dan retribusi daerah dan tergabung dalam panitia kerja penanggulangan fakir miskin. 

 

Sebagai anggota dewan ia sangat memahami tugasnya sebagai legislator, sehingga beberapa kali diundang di berbagai seminar untuk mensosialisasikan Undang-undang dasar 1945 dan beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai tema yang berkaitan dengan pemerintahan. selain itu ia juga pernah menulis buku yang berjudul “otonomi sepenuh hati”, ini menunjukan intelektualitas dibidang pemerintahan tidak bisa diragukan lagi.

 

Saat dirinya ditanya bagaimana strategi untuk membangun dan mengembangkan daerah banten, inilah beberapa pokok pikirannya yang ia paparkan :  

1. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi anggaran pemerintah

2.  Merangkul semua stakeholder pembangunan untuk bekerjasama membangun Banten

3.  Memperbaiki iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum kepada investor

4.  Mendorong aparatur pemerintah yang bebas dari KKN

5. Memaksimalkan peran kepemimpinan Gubernur untuk bekerjasama dengan seluruh Bupati dan Walikota se-banten

6.  Mendorong setiap kebijakan pemerintah dalam rangka Pemerataan Ekonomi

7. Mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Banten untuk dialokasikan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat

8.  Memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat

9.  Melandasi pembangunan dengan penguatan aspek religiusitas masyarakat banten

10.  Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil pendapatan asli daerah

Read more »

Baliho PKS Dicopot, Baliho Wahidin Dibiarkan

Tangerang - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang memprotes penertiban Satpol PP terhadap baliho bergambar anggota DPR RI dari PKS Jazuli Juwaini.

Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.

Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya.

Read more »

Baliho PKS Dicopot, Baliho Wahidin Dibiarkan

10 Jun 2011 | 11:35 WIB

0

Tangerang - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang memprotes penertiban Satpol PP terhadap baliho bergambar anggota DPR RI dari PKS Jazuli Juwaini.

Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.

Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya.

Read more »

PKS dan PPP Resmi Berkoalisi di Pilgub Banten

 

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten  resmi berkoalisi. Koalisi keumatan ini akan mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).

Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.

Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.

Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.

Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP.

Read more »

Perlu Langkah Profesional dan Strategis Atasi Kemiskinan

 

Jakarta (9/6) Anggota DPR RI dari PKS, Jazuli Juwaini, MA mengungkapkan permasalahan fakir miskin di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang profesional dan strategis. Ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan penanganan fakir miskin. Pertama, regulasi yang masih tumpang tindih. Regulasi terkait fakir miskin ada di beberapa undang-undang dan peraturan. Sehingga dibutuhkan satu undang-undang sebagai undang-undang payung, seperti yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI yaitu RUU Penanganan Fakir Miskin.

Kedua, lanjut Jazuli, masalah kelembagaan pengelola dan yang menanganinya. Selama ini permasalahan fakir miskin dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga. Hal ini sangat tidak efektif. Banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan. Karena terkadang ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga. “Jika kelembagaan penanganan kemiskinan ingin efektif, seharusnya 19 lembaga yang ada saat ini dipangkas saja dan dirampingkan hanya menjadi satu kementerian yang benar-benar fokus dalam menangani kemiskinan. Sehingga anggaran yang ada juga tidak habis hanya untuk koordinasi antar lembaga.” saran Jazuli di  DPR RI, Rabu,8/6 .

“Dan jika hanya ada satu kementerian yang fokus menangani kemiskinan akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerjanya dan jelas kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban. Kementerian yang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah Kementerian Sosial. Kemensos harus diberikan legitimasi untuk menangani permasalahan kemiskinan.” tegas anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Kendala yang ketiga menurut Jazuli adalah kurangnya keberpihakan anggaran untuk mengelola permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2011 anggaran kemiskinan dalam APBN sebesar 69 Trilyun dari total APBN 1.229,58 Trilyun, jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN. Anggaran 69 Trilyun itu juga tersebar di 19 kementerian dan lembaga. Kementerian sosial tahun ini hanya dianggarkan 4,1 Trilyun, sekitar 0,33% APBN atau 6% dari 69 Trilyun (anggaran kemiskinan yang tersebar). “Dana sebesar itu tidak layak dibandingkan banyaknya program-program yang ada di Kemensos. Di negara-negara yang sukses dalam mengelola dan menangani persoalan sosial dan kemiskinan tidak ada yang anggaran kemiskinannya kurang dari 15% APBN. Kalau pemerintah Indonesia ingin serius menangani kemiskinan maka anggarannya juga harus sebanding. “lanjut tokoh ulama Banten ini

“Oleh karena itu, dalam RUU Penanganan Fakir Miskin yang sedang dibahas Komisi VIII DPR RI, harus memuat solusi dari ketiga kendala pengelolaan dan penanganan fakir miskin tersebut, yaitu adanya regulasi yang tepat, kemudian legitimasi kepada satu kementerian sebagai leading sector penanganan fakir miskin. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah adanya keberpihakan anggaran untuk penanganan fakir miskin. Perlu penegasan persentase untuk penanganan fakir miskin, apakah 5%, 10% atau 15%, yang jelas harus ada besarannya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan dan penanganan fakir miskin di Indonesia dapat lebih fokus, profesional dan strategis.”pungkas Jazuli.

Read more »