Soal Boediono, SBY Bergeming

Meski Direaksi Keras Anggota Koalisi

JAKARTA - Niat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng Gubernur BI Boediono sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden mendatang dipertanyakan sebagian parpol peserta koalisi. Namun SBY sudah mantap dengan pilihannya tersebut. Kubu SBY yakin parpol-parpol peserta koalisi akan memahami pilihan dari calon presiden Partai Demokrat ini.

Ketua Departemen SDM Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan munculnya reaksi keras sejumlah parpol disebabkan informasi yang diterima tidak utuh. “Mungkin mereka sama-sama dapat informasinya sepotong-potong dan tidak menyeluruh, sehingga cepat bereaksi,” kata Andi Mallarangeng di kantor presiden, Selasa (12/5).

Begitu mengetahui ada reaksi penolakan dari sejumlah parpol, SBY langsung memerintahkan jajarannya untuk memberikan penjelasan kepada para pimpinan parpol tersebut. “Tadi sore (kemarin-red), sudah diberi penjelasan. Rasa-rasanya baik. Jadi tidak ada masalah yang serius,” kata juru bicara presiden itu. Namun Andi mengingatkan bahwa nama Boediono baru bersifat alternatif. Belum ada keputusan resmi dari SBY. “Ya tunggu saja nanti tanggal 15 kita deklarasikan di Bandung,” katanya.

Selain penjelasan informasi sore kemarin, siang nanti, Partai Demokrat akan mengumpulkan secara formal parpol peserta koalisinya, yakni PKB, PKS, PAN, dan PPP. “Besok (hari ini-red) kita rapat dengan parpol peserta koalisi di Hotel Sultan,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan. Salah satu agendanya mengenai cawapres. Suami presenter Ingrid Kansil itu mengatakan bahwa sebenarnya SBY belum pernah secara formal menyampaikan nama cawapres.

Karena itu, Syarief meminta parpol-parpol sabar menunggu pengumuman resmi dari SBY. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menambahkan reaksi-reaksi dari parpol peserta koalisi tersebut menjadi masukan bagi Partai Demokrat. “Tapi, statusnya tentu proposal. Saya harap partai-partai sahabat memberikan kepercayaan kepada mempelai pria (SBY) untuk memilih yang paling tepat dari yang baik-baik semua,” kata Anas. Reaksi Parpol Koalisi Sebagian peserta koalisi kubu Cikeas merasa kecolongan dengan keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapres.

Partai-partai berasas Islam dan berbasis massa Islam itu bersikukuh, calon pendamping SBY harus dari kalangan parpol. Bahkan, mereka berjanji siap legawa, bila SBY memilih salah satu dari cawapres yang diajukan masing-masing parpol itu. “Kalau soal figur terserah SBY. Tapi, harus dari kalangan parpol.

Kami tidak keberatan, apakah dari usulnya PKS atau yang lain. Kami tidak bertengkar soal cawapres,” kata Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan saat memberi keterangan pers di Gedung DPR, kemarin. Penegasan Zulkifli itu sekaligus membantah anggapan telah terjadi persaingan antar parpol pendukung incumbent soal cawapres yang dapat berujung pada perpecahan. Seperti diketahui, masing-masing parpol menyodorkan nama cawapres kepada SBY. PAN mendorong Hatta Radjasa, PKS menawarkan Hidayat Nur Wahid, sedangkan PKB menjagokan Muhaimin Iskandar. Menurut Zulkifli, kabar SBY telah memutuskan Boediono sebagai pendampingnya sangat mengejutkan partainya yang akan berkoalisi dengan Demokrat. “Ini akan dikomunikasikan ke pimpinan partai,” katanya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen DPP PKS Anis Matta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, dan Wasekjen DPP PKB Jatim Imam Nahrawi. Sekjen DPP PKS Anis Matta menegaskan, PKS siap menerima keputusan cawapres SBY asalkan dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam.

Dia mencontohkan duet Gus Dur-Megawati Soekarnoputri (1999 -2001), Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001 -2004), dan SBY-Jusuf Kalla (2004 -2009). “Jusuf Kalla notabene dari HMI dan didukung alim ulama,” cetusnya.

Menurut Anis, duet SBY-Boediono tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah partainya yang menghendaki tetap ada keterwakilan Islam. “Kami ingin menentukan sikap sesama partai-partai lain dalam koalisi dan menyusun sikap baru jika keputusan ini dipaksakan,” katanya.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, Tim 9 Partai Demokrat akan mengundang parpol-parpol bakal mitra koalisi untuk membahas persiapan deklarasi SBY dan cawapresnya pada 15 Mei mendatang di Bandung. “Jadi, nanti sekaligus kami tanyakan ke Tim 9, mudah-mudahan bisa direspons dan sebelum 15 Mei sudah klir. Kalau gak klir, kami nggak tahu apa tanggal 15 Mei itu jadi atau tidak,” ancamnya.

Mahfudz menyebut Demokrat dan SBY tidak menunjukkan respons positifnya, PKS memiliki usulan koalisi. Gerindra pun bisa diikutkan dalam skenario baru ini. Dalam hitung-hitungan mereka, perolehan kursi ke empat partai plus Gerindra, sudah mencapai 192 kursi (34 persen).

Bahkan, kalau digabung dengan pasangan Jk-Wiranto (123 kursi), kekuatannya secara keseluruhan mencapai 315 kursi (56,25 persen). Tak seperti PKS dan PAN yang tampak bersikap keras, PPP dan PKB justru berusaha menampilkan kesan kompromistis. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan, sejak awal partainya menyarankan agar SBY mengambil cawapres dari kalangan parpol. Tapi, dia memahami bahwa penentuan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan capres. “Sebab, keduanya akan menjadi dwi tunggal menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan,” katanya.

Meski begitu, Lukman berharap ada komunikasi yang baik antara SBY dengan parpol-parpol pendukung koalisi. Apalagi, mencuatnya Boediono sebagai cawapres SBY, telah menimbulkan banyak pertanyaan. “Ada baiknya kalau SBY bisa memberi penjelasan setelah klarifikasi terlebih dulu apa betul Boediono yang menjadi cawapres. Bisa jadi itu isu yang tak berdasar. Tapi kalau benar apa alasannya,” ujar Lukman.

Wasekjen DPP PKB Imam Nahrawi mengatakan parpol-parpol peserta koalisi seharusnya diajak bicara. Itu adalah penghargaan awal dari Demokrat dan SBY kepada parpol-parpol mitra koalisi. Selanjutnya, baru cawapres itu diumumkan bersama-sama. “Kami ingin hubungan harmonis. Kalau belum pilpres saja sudah begini, bagaimana nanti saat pilpres.

Sebelum 15 Mei kita harus duduk bersama satu meja dengan SBY, sehingga semua bisa ikhlas mengawal pilpres dengan baik,” bebernya. Secara terpisah, Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan keberatan parpolnya bukan terkait sosok Boediono. Tapi, lebih karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan.

Kalau PKS berkeras menolak Boediono, Hidayat Nur Wahid justru tidak mempersoalkan. Cawapres yang dicalonkan PKS itu menilai Boediono cukup pantas menjadi pendamping SBY. “Tentunya presiden memahami dan mempertimbangkan siapa yang akan mendampinginya,” kata Hidayat (jpnn)