4/15/2009 08:35:00 AM
PKS Cibugel
KOTA – Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang akan melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden yang akan dilangsungkan Juli mendatang.
Validasi akan dimulai pada tanggal 10 April sampai dengan tanggal 10 Mei. Ketua KPU Kota Tangerang, Imron Khamami mengatakan validasi dilakukan untuk mencegah kejadian pada saat Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu. Dimana banyaknya DPT yang tidak terdata. "KPU tidak mau kecolongan.
Untuk itu kami akan melakukan kegiatan validasi DPT diseluruh kecamatan yang ada dikota Tangerang. Kita akan lakukan validasi dan pendataan kembali untuk kebutuhan Pilpres. Sehingga nama-nama yang belum terakomodir dalam pileg kemarin, mereka dapat melakukan aspirasinya dalam Pilpres” ungkapnya.
DPT Pileg terdahulu menurut Imron akan dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres dan nantinya akan dimutakhirkan kembali oleh Petugas Pemuktahirkan Data Pemilih (PPDP) yang diantaranya adalah RT dan RW. Dalam tugasnya PPDP harus memenuhi kriteria yang ditetapkan KPUD dalam mendata DPT.
Diantaranya adalah mencatat pemilih yag belum terdaftar, mendata pemilih pemula yang berumur 17 tahun sebelum tanggal 8 Juli, perubahan status dari TNI / Polri menjadi masyarakat umum atau masyarakat umum yang menjadi TNI / Polri, dan yang terakhir adalah nama-nama yang meninggal dunia.
Semoga saja KPU tidak hanya bicara saja tapi bekerja. Karena seperti kita ketahui KPU dari pemilu ke pemilu dari pilkada ke pilkada selalu bicara pemutakhiran serta update DPT tapi kenyataan dilapangan selalu saja bermasalah. Masyarakat sudah cerdas tidak perlu bualan tapi perlu realisasi dilapangan. Berapa banyak biaya dianggarkan dari pemerintah untuk pendataan ulang tapi anggaran sudah keluar pendataan tidak ada , lalu kemanakah anggaran tersebut larinya ?
Kalau saja semua berpikir dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan tidak selalu serakah dalam melihat anggaran mestinya pihak KPU bisa bekerja sama dengan perangkat desa/lurah dan staf dibawahnya .
Wong RT/RW itu kadang tidak diberi apa - apa saja kalau di minta bantuan dibantu kok, trus kesusahannya itu apa sebenarnya. Apakah KPU nya saja yang malas ?
Semoga kedepan sistem pemilu tidak carut marut lagi. Semua orang tidak mau dipersalahkan tapi jangan juga seenaknya sendiri.
